Bey Kaji Ulang Rencana Jabar Lepas Obligasi Daerah
Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin akan mengkaji ulang rencana pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah. Meski yakin Jabar bisa melepas rantai regional, namun ia ingin mengkaji ulang rencana tersebut. Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu menetapkan Pemprov Jabar sebagai daerah percontohan penerbitan obligasi daerah atau salah satu sumber pinjaman jangka menengah/panjang dari pemerintah kota.
"Apakah ini penting atau tidak? Karena itu perlu dan pantas? Karena kedepannya tidak boleh ada masalah dan dengan rate yang relatif (tinggi) 8% itu termasuk tinggi. Apakah sepenting ini?” kata Bey, Rabu (20/12/2023).
Menurut dia, usulan otonomi daerah harus dibicarakan dengan para ahli. Kalaupun dianggap memungkinkan, ia yakin Pemda Jabar masih bisa mencari program keuangan lain yang lebih murah dan tidak terlalu berisiko.
“Jadi kami juga ingin berbicara dengan orang-orang yang memahami hubungan ini. Apakah sudah waktunya? Berapa harganya?" dia berkata. Menurutnya, rencana pelepasan rantai lokal tidaklah cepat. Selain itu, hingga saat ini interaksi sosial belum tercapai sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap rencana tersebut. Selain itu, Bey menjelaskan, pendapatan dari penerbitan obligasi harus mengarah pada proyek-proyek penting yang berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan transportasi umum.
“Contohnya obligasi digunakan untuk membangun LRT. Itu produktif, tidak masalah. Tapi kalau itu rumah sakit, tidak masalah. “Karena pendidikan dan kesehatan harusnya diurus dengan baik oleh APBD atau APBN,” kata Bey.
Bey juga menjelaskan dampak dari penerbitan obligasi yang bisa menarik dana daerah, meski APBD Jabar dinilai bisa menarik kembali dana masyarakat. Bey mengaku sedang bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Bey dengan cepat mempertanyakan pentingnya proyek-proyek ini dibiayai oleh obligasi. “Kita ketemu (Kemenkeu) dan tanya ke saya, ada departemennya? Jangan sampai rumah sakit. Namun persoalan ini akan diselesaikan oleh APBD atau APBN. Berapa, kalau tidak ratusan miliar? APBD Jabar sebesar Rp37 triliun. Menurut saya ini dianggap benar. “Kalau ratusan miliar mending pakai APBD,” jelasnya.
“Lebih baik hati-hati jangan langsung mengambil keputusan, mungkin kedepannya akan ada uang murah atau justru menjadi beban,” pungkas Bey.
Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin akan mengkaji ulang rencana pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah. Meski yakin Jabar bisa melepas rantai regional, namun ia ingin mengkaji ulang rencana tersebut. Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu menetapkan Pemprov Jabar sebagai daerah percontohan penerbitan obligasi daerah atau salah satu sumber pinjaman jangka menengah/panjang dari pemerintah kota.
"Apakah ini penting atau tidak? Karena itu perlu dan pantas? Karena kedepannya tidak boleh ada masalah dan dengan rate yang relatif (tinggi) 8% itu termasuk tinggi. Apakah sepenting ini?” kata Bey, Rabu (20/12/2023).
Menurut dia, usulan otonomi daerah harus dibicarakan dengan para ahli. Kalaupun dianggap memungkinkan, ia yakin Pemda Jabar masih bisa mencari program keuangan lain yang lebih murah dan tidak terlalu berisiko.
“Jadi kami juga ingin berbicara dengan orang-orang yang memahami hubungan ini. Apakah sudah waktunya? Berapa harganya?" dia berkata. Menurutnya, rencana pelepasan rantai lokal tidaklah cepat. Selain itu, hingga saat ini interaksi sosial belum tercapai sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap rencana tersebut. Selain itu, Bey menjelaskan, pendapatan dari penerbitan obligasi harus mengarah pada proyek-proyek penting yang berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan transportasi umum.
“Contohnya obligasi digunakan untuk membangun LRT. Itu produktif, tidak masalah. Tapi kalau itu rumah sakit, tidak masalah. “Karena pendidikan dan kesehatan harusnya diurus dengan baik oleh APBD atau APBN,” kata Bey.
Bey juga menjelaskan dampak dari penerbitan obligasi yang bisa menarik dana daerah, meski APBD Jabar dinilai bisa menarik kembali dana masyarakat. Bey mengaku sedang bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membahas rencana tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Bey dengan cepat mempertanyakan pentingnya proyek-proyek ini dibiayai oleh obligasi. “Kita ketemu (Kemenkeu) dan tanya ke saya, ada departemennya? Jangan sampai rumah sakit. Namun persoalan ini akan diselesaikan oleh APBD atau APBN. Berapa, kalau tidak ratusan miliar? APBD Jabar sebesar Rp37 triliun. Menurut saya ini dianggap benar. “Kalau ratusan miliar mending pakai APBD,” jelasnya.
“Lebih baik hati-hati jangan langsung mengambil keputusan, mungkin kedepannya akan ada uang murah atau justru menjadi beban,” pungkas Bey.
No comments: